Rencana Strategis

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 ( dua ) strategi pembangunan yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Pelayanan, dengan kegiatan :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan dan Desa melalui penyediaan sarana dan prasarana.
  2. Pemanfaatan tehnologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
  3. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumberdaya manusia. 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan, dengan kegiatan :

  1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
  2. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan
  3. Mendorong peningkatan kondusifitas wilayah melalui peningkatan peran linmas di Kecamatan dan Desa.
  4. Memberdayakan dan membina kader posyandu, SKD, LKK untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa.
  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
  6. Meningkatkan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
  7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring pembangunan.
  8. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dan olahraga dalam peningkatan prestasi dan minat olahraga
  9. Melestarikan seni dan budaya masyarakat melalui event tahunan ( Gebyar Mayong)

Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi adalah :

KEKUATAN  :

  1. Kualitas SDM,
  2. Kuantitas / ketersediaan SDM,
  3. Kapabilitas Organisasi,
  4. Ketersediaan sarana dan prasarana,
  5. Ketersediaan anggaran.

KELEMAHAN  :

  1. Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi,
  2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung,
  3. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) yang terintegrasi,
  4. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.

Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut :

PELUANG  :

  1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data
  2. Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
  3. Strategisnya fungsi bidang pemerintahan
  4. Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  5. Dukungan Eksekutif dan Legislatif

TANTANGAN dan ANCAMAN

  1. Tuntutan penyelenggaraan good governance
  2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
  3. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan
  4. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan
  5. Belum dipahaminya Teknologi Informasi dan Komunikasi

 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan PrasaranasertaPeningkatan fasilitasi pembangunan. dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. Peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan tehnologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat
  2. Peningkatan pelatihan aparatur pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana
  3. Pemanfaatan tehnologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat
  4. Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan Desa dalam perencanaan pembangunan, fasilitasi perencanaan pembangunan melalui Musrenbang
  5. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
  6. Peningkatan pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa.
  7. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan posyandu, lembaga dan organisasi masyarakat
  8. Meningkatkan pendataan PMKS / PKH dan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
  9. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak